var id = "fed33c2a9876f8b1c59f2792927ebf55e352fa6b"; ?php body_class(); ?>>

Jika Tak Mampu Jamin Penerapan Protokol Covid-19 di Pilkada Pemerintah Bisa Ambil Dua Pilihan Ini

0 Comments

Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia mengusulkan dua pilihan ke pemerintah terkait Pilkada serentak 2020. Hal tersebut dapat dijalankan jika pemerintah tidak dapat menjamin penerapan protokol kesehatan dan penyediaan alat pencegahan Covid 19 pada kegiatan Pilkada. Presiden DPP Syarikat Islam Indonesia Muflich Chalif Ibrahim mengatakan, untuk mengatasi keadaan darurat dan mendesak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk memperpanjang masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota.

"Ini untuk masa jabatannya yang telah berakhir di 270 daerah yang akan digelar Pilkada serentak 2020," ujar Muflich dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (24/9/2020). Kedua, Presiden dengan kewenangannya dapat menerbitkan Perppu agar calon pasangan kepala daerah yang telah didaftar dan disahkan oleh KPU, kewenangan pemilihannya dapat diberikan kepada DPRD I untuk memilih calon pasangan tersebut. "Dengan ditertibkannya Perppu oleh presiden, anggaran biaya Pilkada serentak 2020 dapat dimanfaatkan penanganan kesehatan dan dampak sosial akibat Covid 19," paparnya.

Diketahui, pemerintah bersama DPR dan penyelenggara Pemilu sepakat tetap melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah, meski banyaknya desakan agar kegiatan tersebut ditunda untuk mencegah masifnya penyebaran Covid 19.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *