Sayit witha Article

Blog Sayit witha

Wabah virus corona hingga kini masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Apalagi kasus terinfeksi Covid 19 masih cukup tinggi meski pandemi ini sudah berjalan 7 bulan lamanya. Anjuran pemerintah terkait protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19 berbagai cara dilakukan mulai memakai masker, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin hingga menjaga jarak dan mengnhindari kerumunan. Namun nyatanya ada saja pihak yang abai terhadap protokol kesehatan, mulai dari masyakarat umum, pejabat, anggota dewan hingga aparat kepolisian.

Belum lama ini publik diramaikan dengan video viral yang memperlihatkan seorang pejabat Polres Serdang Bedagai (Sergai) mengadakan acara resepsi pernikahan mewah dengan mengumpulkan banyak orang dan mengabaikan protokol kesehatan. Dia adalah AKP Bobi Vaski Pranata yang belum genap 5 bulan menjabat sebagai Kasat Intelkan Polres Serdang Bedagai. AKP Bobi Vaski Pranata belakangan dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Intel Polres Serdang Bedagai.

Polda Sumatera Utara memutuskan memberikan sanksi berupa pencopotan dari jabatan terhadap BVP. Video pernikahan BVP yang digelar di Kabupaten Labuhan Batu Kota Rantauprapat pada Sabtu (26/9/2020) beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat tamu undangan bahkan pengantin sendiri tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, pihaknya dalam hal ini Bidang Propam telah menangani kasus oknum perwira yang menggelar resepsi pernikahanan di Aula Serba Guna Kabupaten Labuhan Batu. "Awalnya beredar video resepsi pernikahan saat pandemi, kemudian kita mengecek kebenaran dan ternyata benar kalau yang menggelar pesta pernikahan itu anggota Polri," ujarnya. Mantan Kapolres Asahan ini mengatakan, setelah dilakukan temuan itu, pihak Propam Polda Sumut langsung memanggil BVP.

"Kita panggil dan periksa," ujarnya. Dikatakannya, oknum Polri jebolan Akpol itu diduga telah melanggar maklumat Kapolri Jenderal Idham Adziz tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid 19. "Nantinya anggota tersebut akan menjalani sidang disiplin," ungkapnya.

Tidak hanya menjalani sidang disiplin, oknum perwira tersebut juga dibebastugaskan dari jabatan sebagai Kasat Intel. Pihaknya sudah memberikan sanksi sementara terhadap personel tersebut berupa membebaskan jabatannya sebagai Kasat Intel. "Sudah dicopot dari jabatannya," kata Kabid.

Ia pasrah dengan apa yang terjadi. "Yang udah udah ya sudah lah bang. Ikuti sajalah," ujar Bobi. AKP Bobi menceritakan resepsi pernikahan itu digelar pada 26 September lalu.

Ia sendiri merasa kecewa karena ada media yang memberitakan tentang dirinya tanpa ada mengkonfirmasi sama sekali. "Ia di sana (resepsi di Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu). Itu nggak ada pemberitahuan beritanya," katanya. Saat ditanya apa harapannya setelah dicopot dari jabatannya, AKP Bobi enggan berkomentar.

Sama halnya saat ditanya apakah pestanya sudah ada izin pimpinan, AKP Bobi malah meminta menyudahi pertanyaan dan tak perlu ditanyakan lagi. Informasi yang dihimpun, pria kelahiran 1991 ini menikah dengan seorang anak pengusaha asal Kabupaten Labuhan Batu. Resepsi digelar mewah di salah satu gedung di kawasan Rantauprapat.

Saat itu pangkatnya masih Iptu. Ia mengikuti acara serah terima jabatan menggantikan AKP T Manurung yang mendapat promosi jabatan sebagai Kanit IV Subdit V Ditintelkam Polda Sumut. Bobi sendiri datang dari Polres Padanglawas karena di sana dirinya juga menjabat sebagai Kasat Intel.

Pencopotan Bobi ini dibenarkan oleh pihak Polda Sumut. Sebelum AKP Bobi Vaski Pranata, pencopotan jabatan juga dialami Kapolsek Tegal Selatan Kompol Joeharno. Namun berbeda dengan AKP Bobi yang dicopot karena ulahnya menggelar resepsi di tengah pandemi tanpa mengindahkan protokol kesehatan, Kompol Joeharno justru kena dampak pencopotan akibat tak mampu mencegah acara konser dangdut yang digelar oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo.

Sementara saat ditanya soal posisi Kapolresta Tegal, Iskandar mengatakan, bahwa hal tersebut bukan wewenang Kapolda. Namun, buntut dari konser dangdut itu, Kapolresta Tegal mendapat teguran. "Kalau untuk Kapolres kewenangannya bukan Kapolda, namun Pak Kapolda sudah melakukan peneguran keras pada Kapolres.

Itu kewenangannya Mabes Polri," ujar Iskandar. Diketahui, dalam kasus konser dangdut yang dihadiri oleh ribuan orang itu akhirnya menyeret Wasmad sebagai tersangka. Saat ini Polisi masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi.

Dari keterangan Iskandar, sedikitnya sudah ada 19 saksi yang diperiksa. Hal senada diungkapkan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono. Argo mengatakan, saat ini Joeharno telah dinonaktifkan dari jabatannya untuk menjalani proses pemeriksaan internal.

Argo mengatakan, Polri juga tengah melakukan pendalaman berdasarkan LP bernomor LP/A/91/IX/2020/Jateng/Res Tegal Kota tertanggal 25 September 2020 atas dugaan pelanggaran Pasal 93 Undang Undang No 6/2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP. Hal tersebut disebabkan penyelenggaraan acara dangdut yang menimbulkan kerumunan massa sehingga dimungkinkan menimbulkan percepatan penyebaran Covid 19 atau klaster baru penularan. Selain itu, kata Argo, beberapa barang bukti juga turut diamankan terkait konser dangdut tersebut.

"Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi dan terlapor Wasmad Edi Susilo (Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Red)," ucap Argo. Sebelumnya, Wasmad menggelar hajatan dengan konser dangdut yang dihadiri ribuan orang di Lapangan Tegal Selatan. Pelaksanaan hiburan tersebut diduga tidak memperoleh izin dari kepolisian karena menghadirkan banyak orang di tengah pandemi Covid 19.

Wasmad selaku penyelenggara acara telah menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pada Kamis (24/9/2020). Begitu juga saat dihubungi melalui saluran telepon. Kasus ini bermula dari penyelenggaraan acara konser dangdut yang diselenggarakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo yang berlangsung di Lapangan Tegal Selatan di Jalan Cik Ditiro Kota Tegal.

Wasmad tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh petugas yang memiliki kewenangan. Alhasil sejak Senin (28/9/2020), penyelenggara konser dangdut di Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo (51) atau WES resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tegal Kota. Wasmad yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, dijerat Pasal 93 Undang undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan junto Pasal 216 ayat (1) KUH Pidana junto Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Tersangka diancam hukuman penjara maksimal satu tahun dan denda Rp 100 juta. Meski demikian pihak kepolisian tidak melakukan penahanan selama proses hukum berlangsung. "Melihat dari ancaman hukumannya, kita tidak melakukan penahanan," kata Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari Wibowo dalam konferensi pers.

AKBP Rita menjelaskan, tidak ada penahanan terhadap tersangka lantaran ancaman hukumannya. Oleh karena itu Wasmad terjerat kasus Pasal 93 Undang undang Nomer 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan junto Pasal 216 ayat (1) KUH Pidana junto Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. "Ancaman tertingginya penjara satu tahun dan denda Rp 100 juta," kata Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari Wibowo saat konferensi pers di Mapolres Tegal Kota, pada Senin (28/9/2020).

AKBP Rita menjelaskan, ada delapan barang bukti yang sudah dikantongi Polres Tegal Kota. Pertama, satu lembar surat keterangan pengantar yang diterbitkan Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Kalinyamatwetan Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal Nomor: B/107/VII/2020 tertanggal 30 Agustus 2020. Satu lembar surat keterangan pengantar yang diterbitkan Kelurahan Kalinyamatwetan, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal Nomor: 730/10/IX/2020 tertanggal 1 September 2020.

Satu lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Wasmad Edi Susilo tertanggal 1 September 2020. Satu lembar surat izin yang diterbitkan oleh Polsek Tegal Selatan Nomor: SI/43/IX/2020/Sek.Galsel tertanggal 1 September 2020. Dua lembar surat yang diterbitkan Polsek Tegal Selatan Nomor: B/83/IX/2020/Sek.Galsel tertanggal 23 September 2020 perihal peninjauan ulang atas surat izin Nomor: SI/43/IX/2020/Sek.Galsel.

Dua buah buku tamu. Satu lembar undangan pernikahan dan khitanan. Terakhir, satu keping DVD berisi rekaman video ulasan acara hajatan pernikahan dan hajatan berdurasi 15 menit 16 detik.

"Kita sudah menyiapkan surat panggilan sebagai tersangka. Rencananya kita panggil hari rabu," ungkapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *