var id = "fed33c2a9876f8b1c59f2792927ebf55e352fa6b"; ?php body_class(); ?>>

Ketua KPK Beberkan 5 Dinas ASN yang Sering Terlibat Praktik Korupsi Kepala Daerah

0 Comments

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, tak menutup kemungkinan jika aparatur sipil negara (ASN) sering terlibat dalam praktik korupsi kepala daerah. Pasalnya, ASN terkibat langsung dalam menjalankan kebijakan kepala daerah. Hal itu disampaikan Firli saat peluncuran Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, melalui siaran YouTube KASN RI, Rabu (7/10/2020).

“Misalnya pengadaan barang dan jasa. Itu melibatkan PPK (pejabat pembuat komitmen,red). Itu kan pasti ASN,” kata Firli. Firli juga membeberkan lima dinas yang sering terlilit dengan praktik korupsi kepala daerah. Bahkan, kata Firli, praktik korupsi kepala daerah melibatkan para kepala dinas.

“Dari hasil kajian kami setidaknya ada lima kepala dinas ASN yang terlibat korupsi. Pertama kepala Dinas PUPR. Lalu kepala Dinas Kesehatan, Pendidikan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Bappeda," ucap Firli. "Lima ini yang selalu ikut di dalam praktik praktik atau terlibat kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah,” tambahnya. Firli juga menyampaikan, tindak pidana korupsi paling banyak terjadi pada tahun politik atau menjelang Pemilu.

Misalnya, Firli menyebutkan pada tahun 2008, 2014, 2017, 2018, dan 2019 terjadi praktik korupsi yang terjadi. "Kalau kita lihat dari peta ini sejak tahun 2008, 2014, 2019 itu adalah tahun politik. Tahun 2018, 2017 juga ada tahun politik karena ada pilkada serentak. Nah, sekarang tahun 2020 juga ada pilkada serentak di 270 daerah," jelas Firli. Lebih lanjut, Firli membeberkan data kepala jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi di tahun politik.

Pada tahun 2014, terdapat 14 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Lalu, tahun 2017 sebanyak 10 kepala daerah, 2018 sebanyak 29 kepala daerah, dan 2019 terdapat sembilan kepala daerah. "Kasus korupsi paling banyak muncul dan tertangkap tangan oleh KPK di tahun 2018. Saya waktu itu deputi penindakan KPK, tidak kurang 30 kali kami melakukan tangkap tangan. Khusus tahun 2018 kita ada dua gubernur, 22 bupati, 5 wali kota," kata Firli.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *