var id = "fed33c2a9876f8b1c59f2792927ebf55e352fa6b"; ?php body_class(); ?>>

Kinerja Pemprov Disorot Kasus Covid-19 Jakarta Sepanjang Agustus 2020 Dinilai Mengerikan

0 Comments

Perkembangan kasus virus corona (Covid 19) di DKI Jakarta sepanjang bulan Agustus 2020 dinilai mengerikan. Hal ini diungkapkan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan. Tigor menyebut wajar bila Jakarta disebut zona hitam Covid 19.

Menurut Tigor, jika terus terjadi peningkatan kasus Covid 19 di Jakarta, maka seharusnya kembali pada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelumnya. "Hal ini agar bisa menurunkan dan mengendalikan kasus Covid 19," ungkapnya. Dalam catatan FAKTA, angka kasus positif Covid 19 selama bulan Agustus 2020 terus meningkat, berikut datanya :

01 Agustus 2020 Sabtu : 374 orang 02 Agustus 2020 Minggu : 379 orang 03 Agustus 2020 Senin : 489 orang 04 Agustus 2020 Selasa : 466 orang 05 Agustus 2020 Rabu : 357 orang 06 Agustus 2020 Kamis : 556 orang 07 Agustus 2020 Jum'at : 665 orang 08 Agustus 2020 Sabtu : 686 orang 09 Agustus 2020 Minggu : 686 orang 10 Agustus 2020 Senin : 435 orang 11 Agustus 2020 Selasa : 462 orang 12 Agustus 2020 Rabu : 819 orang 13 Agustus 2020 Kamis : 606 orang 14 Agustus 2020 Jum'at : 538 orang 15 Agustus 2020 Sabtu : 526 orang 16 Agustus 2020 Minggu : 518 orang 17 Agustus 2020 Senin : 552 orang 18 Agustus 2020 Selasa : 513 orang 19 Agustus 2020 Rabu : 566 orang 20 Agustus 2020 Kamis : 594 orang 21 Agustus 2020 Jum'at : 657 orang 22 Agustus 2020 Sabtu : 588 orang 23 Agustus 2020 Minggu : 615 orang

24 Agustus 2020 Senin : 633 orang 25 Agustus 2020 Selasa : 637 orang 26 Agustus 2020 Rabu : 713 orang 27 Agustus 2020 Kamis : 820 orang 28 Agustus 2020 Jum'at : 869 orang 29 Agustus 2020 Sabtu : 861 orang 30 Agustus 2020 Minggu : 1.094 orang 31 Agustus 2020 Senin : 1.049 orang Menurut Tigor, jajaran Pemprov Jakarta hanya bisa bertahan sepekan saja pada pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan di lapangan.

Tigor menilai setidaknya ada lima hal yang semestinya menjadi fokus Anies dan jajarannya untuk saat ini. Pertama, mengevaluasi guna memastikan jaminan kesehatan moda angkutan umum yang beroperasi di Jakarta. Kedua, mencabut kebijakan Ganjil Genap bagi kendaraan bermotor di Jakarta.

Ketiga, mengawasi dan menegakan secara tegas pelaksanaan PSBB dan protokol kesehatan. Keempat, membatalkan rencana membuka bioskop di Jakarta. Kelima, konsentrasi penuh dan memprioritaskan penanganan Covid 19 untuk Jakarta.

"Janganlah lagi berpikir apalagi bertindak membuka atau memberi izin operasional bagi bioskop di Jakarta," ungkap Tigor. Anies Baswedan juga dinilai tak perlu berwacana soal jalur sepeda di jalan karena dinilai tak penting. "Pelanggaran terhadap protokol kesehatan terus berjalan begitu saja tanpa ada pengawasan dan penegakan atas pelanggaran."

"Lihat saja perkantoran dibiarkan beroperasi melanggar aturan PSBB dan protokol kesehatan," ujar Tigor. Menurutnya, pengendalian Covid 19 dapat juga dilakukan melalui penegakan aturan bagi perkantoran yang masih melanggar ketentuan membatasi kapasitas pekerja di kantor maksimal persen. Juga bagi yang tidak menyedikan fasilitas bagi pemenuhan protokol kesehatan.

"Masih ribuan perkantoran atau tempat usaha di Jakarta yang melanggar, tidak mengimplementasikan WFH (work from home) sehingga tetap terjadi jumlah pekerja atau masyarakat yang bekerja di kantor melebihi dari kapasitasnya untuk tidak bisa menjaga jarak sesuai protokol kesehatan," pungkasnya. Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid 19 meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan yang diterapkan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dilansir , satu di antaranya ialah aturan ganjil genap kendaraan bermotor.

"Terkait dengan policy policy yang ada di Pemerintah DKI yang terkait PSBB itu perlu di review. Salah satunya aturan ganjil genap untuk kendaraan bermotor," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid 19 Wiku Adisasmito di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (31/8/2020). Wiku menyebut hasil laporan yang diterima Satgas, aturan ganjil genap kendaraan bermotor ternyata berdampak pada peningkatan transportasi dan mobilitas penduduk. Pemprov DKI Jakarta pun diminta memastikan apakah ganjil genap berkontribusi pada meningkatnya kasus Covid 19 di DKI beberapa waktu terakhir.

"Ini tentunya menjadi salah satu faktor yang perlu dilihat apakah memiliki kontribusi pada tingkat penularan dan bagaimana selanjutnya untuk bisa dikendalikan," ucap Wiku. Satgas juga meminta Pemprov DKI Jakarta menegakkan kedisiplinan masyarakat melalui proses proses yang persuasif hingga penerapan denda dan sanksi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *