var id = "fed33c2a9876f8b1c59f2792927ebf55e352fa6b"; ?php body_class(); ?>>

Termasuk Nama Satu Menteri YLBHI Ungkap Pihak-pihak Diduga Terlibat di Balik UU Cipta Kerja Di ILC

0 Comments

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengungkap dugaan kepentingan di balik omnibus law Undang undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Diketahui omnibus law UU Cipta Kerja menuai penolakan keras dari buruh, mahasiswa, dan masyarakat umum. Hal itu menjadi catatan utama yang disorot YLBHI selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Asfinawati menyinggung data Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang menyebutkan banyaknya undang undang dan peraturan yang terbit sejak periode pertama pemerintahan Jokowi. "Undang undang 131, Peraturan Pemerintah 526, Peraturan Presiden 839, Peraturan Menteri 8.648," ungkit Asfinawati. Jokowi sebelumnya sempat menyinggung banyaknya aturan membuat birokrasi menjadi rumit.

Meskipun begitu, Asfinawati mengungkit ratusan peraturan itu dibuat sendiri oleh presiden selama masa kepemimpinannya. Diketahui sebelumnya Jokowi mencanangkan omnibus law UU Cipta Kerja sebagai penyederhanaan regulasi, terutama terkait investasi. Hal ini menjadi sorotan Asfinawati.

"Kenapa jawabannya undang undang? Kenapa jawaban atas undang undang itu memandatkan begitu banyak peraturan pelaksana?" singgung Asfinawati. "Apakah berarti betul permasalahannya soal itu?" lanjut aktivis hukum dan HAM ini. Ia menduga ada persoalan lain yang terlibat di balik pengesahan UU Cipta Kerja, termasuk kepentingan sejumlah tokoh dalam hal investasi dan tambang batu bara.

Hal itu dibuktikan dengan sejumlah jajaran Jokowi dan Ma'ruf Amin yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja. "Tetapi jangan jangan bukan itu alasannya. Jangan jangan alasannya untuk penambahan nilai tambah batu bara nol persen karena anggota Satgas Omnibus Law , yang salah satunya adalah Airlangga Hartanto, yang menteri dan satgas juga terkait perusahaan tambang," ungkapnya. "Ada beberapa tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin juga memiliki tambang dan juga masuk di dalam Satgas Omnibus Law ," lanjut Asfinawati.

Ia lalu menyinggung kejanggalan lain, yakni draf RUU Cipta Kerja sebelumnya tidak pernah diedarkan di masyarakat sampai pembahasan di DPR. Asfinawati menduga tidak adanya draf resmi yang beredar terkait alasan alasan yang sebelumnya ia sebutkan. "Apakah karena itu buruh, petani, dan jurnalis pun tidak bisa mencari naskah omnibus law ketika naskah itu masih dibuat di tingkat pemerintah? Naskah itu 'kan baru tersebar setelah diserahkan ke DPR," papar Asfinawati.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan fakta terkait ketenagakerjaan dalam omnibus law Undang undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Diketahui sebelumnya aspek ketenagakerjaan menjadi sorotan masyarakat dan buruh dalam UU Cipta Kerja, terutama terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pesangon. Mahfud MD lalu menanggapi polemik terkait PHK dan pesangon tersebut.

"Secara umum saya mengikuti pembahasan itu di kabinet, sebenarnya ini pro buruh juga," papar Mahfud MD. "Misalnya tentang PHK. 'Kan dulu PHK dengan pesangon 32 kali," singgungnya. Mahfud mengungkapkan fakta pada peraturan sebelumnya pun urusan pesangon kerap dilanggar pengusaha.

Namun melalui UU Cipta Kerja ada jaminan pengusaha wajib membayar pesangon. "Itu dulu hanya 7 persen, itu pun dilaksanakan tidak penuh. Biasanya orang kalau sudah PHK, (perusahaan) 'Kami enggak punya uang, kamu dibayar pakai apa?'," jelasnya. "Sekarang jaminannya ada," ungkap Mahfud.

"Pokoknya PHK itu kalau belum diputus oleh pengadilan industrial itu, ya bayar dulu," terang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Ia lalu menerangkan jumlah pesangon yang dibayarkan memang berkurang, dari 32 kali menjadi 25 kali. Enam di antaranya dibayarkan pemerintah.

Mahfud mengakui secara angka jumlah pesangon memang terkesan turun, tetapi di sisi lain ada jaminan hukum yang lebih mengikat pengusaha. "Itu pesangonnya 19 kali ditambah 6 yang dari pemerintah," ungkap Mahfud MD. "Itu 'kan satu hal yang baru juga. Meskipun kelihatannya turun, tapi jaminan hukumnya lebih ada," lanjut dia.

Jurnalis Karni Ilyas lalu menyinggung kemungkinan pengusaha enggan mengikuti aturan tersebut. "Bagaimana kalau yang 19 itu pengusaha ada yang bandel, tidak mau mematuhi 19. 'Kan dulu 32 itu banyak yang tidak mematuhi, walaupun banyak juga yang mematuhi," ungkit Karni Ilyas. Mahfud menerangkan jika ditemukan pelanggaran seperti itu, maka buruh dapat melaporkan pengusaha melalui hukum pidana.

"Sekarang 'kan dimasukkan ke ancaman pidana, kalau Anda enggak bayar ini dipidana, dilaporkan sebagai tindak pidana akhirnya meskipun dasarnya perdata," jelas mantan politisi PKB ini. "Keengganan memenuhi itu bisa dilaporkan sebagai tindak kriminal, kalau dulu 'kan tidak bisa kita," tambahnya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *